Upah Minimum Provinsi atau UMP Gaji UMP Kampar Tahun 2021/2022
Upah Minimum Provinsi atau UMP Gaji UMP Kampar Tahun 2021/2022
Berbicara tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Provinsi atau UMP Gaji UMP Kampar Tahun 2021/2022 seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Jika ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, dibeberkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang patut diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan memastikan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup pantas, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibeberkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Seandainya dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Seandainya mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur menurut Keperluan Hidup Cocok (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut dibuat dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah perihal standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa skor penting perihal ketetapan gaji UMR INDONESIA yang patut Anda ketahui, merupakan seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan upah dari tahun ke tahun sering jadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah apabila gak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang terus disuarakan oleh para buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran khusus untuk upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada beragam jenis hal serta faktor yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara berkaitan upah atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh atau aktor usaha, tentu Anda mesti mendalaminya. Di bawah ini ada pengertian dan penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR merupakan standar minimal yang dipakai oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk memastikan agar para pekerja mendapat penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.
Mengacu dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup tempat Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Berdasarkan penjelasan itu dapat diambil simpulan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau alasan dalam pemastian besaran upah, tapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK adalah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan paling rendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK bisa terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.
Usai dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu daerah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan itu.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol cara yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai pantas dengan tingkat kebutuhan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga bisa mendapatkan bayaran yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan beban kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan bagian bayaran dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa bagian UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, segala bentuk tunjangan tidak tetap bukan termasuk bagian standar bayaran minimum. Bentuknya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini merupakan pembayaran bagus secara lantas maupun tidak untuk dikasih terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berjenis-jenis, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tidak dipakai lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan seperti itu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala bayaran pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat rujukan tersebut menurut kebutuhan hidup pantas.
Hukuman, sekiranya terdapat perusahaan yang tidak sanggup membayar bayaran terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah dikendalikan dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya instansi tersebut sanggup memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh terhadap regulasi.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan pantas ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial.
Ketetapan regulasi tersebut dalam upaya ini nantinya akan via beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih terhadap pemilik bisnis kecil dengan prasyarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang dikasih pada usaha mikro dan kecil diatur menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan seperti itu, besaran nominalnya mencakup skor rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berjenis-jenis sisi hingga ketetapan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga berita ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment