Berita Seputar Dunia Kerja - Gaji UMK Sawah Lunto Tahun 2021/2022

Berita Seputar Dunia Kerja - Gaji UMK Sawah Lunto Tahun 2021/2022

1. Gaji UMP

Berbicara perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Berita Seputar Dunia Kerja - Gaji UMK Sawah Lunto Tahun 2021/2022 seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin mengulas lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut perintah dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dijadikan dengan menetapkan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup pantas, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan ditunjukkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Jika dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab elemen yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran sekiranya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jika mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan menurut Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Acuan tersebut dijadikan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa skor penting tentang ketentuan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda ketahui, adalah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi penuturan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika gak disertai dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang terus digalakkan oleh para karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA mempunyai besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Akan halnya pemastian UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada pelbagai jenis variabel dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara berkaitan upah atau standard gaji minimal di INDONESIA betul-betul lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau pelaksana bidang usaha, tentu Anda mesti menyadarinya. Berikut ada penjelasan dan penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan mendapat upah sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.

Menurut artian itu dapat diambil keputusan, jika UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau dasar dalam pemastian besaran upah, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota usai disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol cara yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai pantas dengan tingkat keperluan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga bisa mendapat upah yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan bobot kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh bentuk tunjangan tak tetap bukan termasuk bagian standar upah minimum. Formatnya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tak tetap dalam hal ini adalah pembayaran bagus secara seketika maupun tak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga pelbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang telah tak diaplikasikan lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan begitu, standar upah regional yang ditentukan oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala upah pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin referensi tersebut menurut keperluan hidup pantas.
Hukuman, sekiranya terdapat perusahaan yang tak kapabel membayar upah terhadap pekerja dituntaskan UMR atau UMK bisa menjalankan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi tersebut kapabel memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap hukum.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tak dibayarkan pantas ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial. 
Ketetapan hukum tersebut dalam upaya ini nantinya akan via beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan menjalankan diplomasi bipartit sekiranya selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Formatnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang diberi pada usaha mikro dan kecil ditentukan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan begitu, besaran nominalnya meliputi skor rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari pelbagai sisi sampai ketentuan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga isu ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,