Gaji UMK Keerom Tahun 2021/2022

Gaji UMR/UMP Lampung Barat Terbaru

1. Gaji UMP

Bicara perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Rentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, diterangkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan memutuskan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup sesuai, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Jikalau dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena unsur yang digunakan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran kalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur menurut Kebutuhan Hidup Sesuai (KHL) dengan memutuskan banyak hal.
Namun semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan hal yang demikian dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting perihal ketetapan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda kenal, yaitu seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah kalau gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang terus digalakkan oleh banyak buruh, utamanya pada hari buruh Nasional yakni upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beragam jenis faktor dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara berkenaan upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA benar-benar dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun eksekutor bidang usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Di bawah ini ada pengertian dan keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR merupakan standar paling rendah yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk memastikan agar para buruh menerima upah sebagai pendapatan yang layak.

Berpedoman pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup area Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.

Menurut penjelasan itu dapat diambil simpulan, kalau UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi rujukan atau dasar dalam penentuan besaran upah, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) saja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam makna lain, UMK bisa saja sama upah pokok, tetapi bisa juga tidak.

Setelah diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi dan standar upah tingkat provinsi pada kawasan itu.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja memegang sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga dapat mendapat upah yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan bobot kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, segala wujud tunjangan tak tetap bukan termasuk bagian standar upah minimum. Bentuknya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tak tetap dalam hal ini yaitu pembayaran baik secara seketika maupun tak untuk diberi kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang sudah tak digunakan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan begitu, standar upah regional yang diatur oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa tata tertib itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian unsur dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat rujukan hal yang demikian menurut kebutuhan hidup sesuai.
Hukuman, kalau terdapat perusahaan yang tak mampu membayar upah kepada pekerja dituntaskan UMR atau UMK dapat melakukan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya sudah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi hal yang demikian mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan tata tertib ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk kepada tata tertib.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Ketetapan tata tertib hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melalui sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan negosiasi bipartit kalau selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi kepada pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang diberi pada usaha mikro dan kecil diatur menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan begitu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari berbagai sisi hingga ketetapan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga info ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,